CIANJUR – Setahun pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur periode 2025-2030 mendapat sorotan tajam dari publik. Bukan karena keberhasilan program, melainkan karena munculnya sejumlah persoalan serius yang dinilai mengancam fondasi pembangunan daerah.
Sorotan itu tertuang dalam kajian independen lintas sektor berjudul "Narasi Kinerja, Konsistensi Fiskal, dan Persepsi Kepemimpinan" yang dirilis pada Minggu (xx/xx/xxxx). Kajian ini merupakan sintesis dari rangkaian diskusi publik yang digagas oleh Rumah Bersama Urang Cianjur (RBUC) bersama YLBHC, dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan sejumlah pejabat dinas.
Berikut adalah empat temuan kritis yang disorot dalam kajian tersebut:
1. Defisit Fiskal di Balik Megahnya Angka Infrastruktur
Pemerintah daerah memang membanggakan capaian infrastruktur jalan mantap sebesar 77,22% dan realisasi investasi Rp2,29 triliun yang melampaui target. Namun, kajian ini menilai data tersebut hanya "gincu" yang menutupi keretakan fundamental dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025-2026.
Keputusan mengangkat sekitar 7.000 tenaga PPPK yang sempat disambut gembira, kini disebut sebagai bumerang. Beban belanja pegawai yang membengkak drastis dinilai telah menggerus ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur rakyat.
"Struktur fiskal kita sedang sesak napas. Jika tidak segera dikendalikan, belanja modal akan habis dimakan belanja pegawai," tulis laporan tersebut.
2. Indikasi Data Siluman di Sektor Pendidikan
Sorotan paling tajam diarahkan ke sektor pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Cianjur yang masih tertahan di posisi bawah Jawa Barat, dinilai tidak sebanding dengan derasnya aliran anggaran pendidikan.
Forum diskusi mengungkap indikasi kuat adanya penggelembungan data di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dugaan keberadaan "siswa fiktif" untuk menyerap dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) mulai menjadi buah bibir di kalangan internal.
Tanpa audit lapangan yang menyeluruh, perencanaan pendidikan di Cianjur dinilai hanya mengandalkan data rapuh yang berpotensi menciptakan inefisiensi anggaran masif.
3. Proyek Geothermal: Antara Energi Hijau dan Kedaulatan Air
Kebijakan energi hijau pemerintah juga menuai ketegangan ekologis. Proyek geothermal di kawasan konservasi Gunung Gede Pangrango disebut sebagai medan tempur antara "logika proyek" dan "logika keselamatan" warga.
Minimnya transparansi dokumen hidrogeologi memicu krisis kepercayaan publik. Warga khawatir ambisi mengejar energi bersih justru mengancam sumber mata air yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Cianjur.
4. Dua Matahari di Pucuk Pimpinan
Di puncak semua persoalan teknis, muncul isu paling sensitif: dualisme kepemimpinan. Diskusi publik menangkap kuatnya persepsi bahwa kini ada dua pusat pengaruh berbeda di lingkaran kekuasaan—antara jalur formal dan non-formal.
Akibatnya, birokrasi dinilai kehilangan nakhoda tunggal. Komunikasi terpecah, kepastian hukum bagi investor melemah, dan legitimasi kebijakan di mata rakyat ikut tergerus.
Rekomendasi dan Kesimpulan
Merangkum hasil diskusi, penulis kajian Ridwan Marcell menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak boleh hanya diukur dari dokumen administratif.
