NETSEMBILAN.COM | PURWAKARTA - Perwakilan massa aksi pengunjuk rasa penolakan disahkannya Undang-undang Cipta Kerja, atau yang lumrah disebut UU Omnibus Law, dari aliansi mahasiswa diterima untuk Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta.
Dalam prosesnya, para perwakilan mahasiswa diterima oleh salah seorang Anggota Dewan dari Praksi Partai Demokrat, Asep Teja dan Sekretaris Dewan Suhandi tersebut, mendesak agar DPRD Kabupaten Purwakarta secara kelembagaan, turut pula menolak disahkannya UU Omnibus Law.
"Jangankan ada permintaan atau perintah, saya secara pribadi dan para pimpinan Partai Demokrat menolak Omnibus Law," tegas Asep dihadapan mahasiswa.
Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta sendiri sudah diontrog para pendemo dari berbagai unsur masyarakat menyangkut penolakan disahkannya UU Omnibus Law ini. Mereka terdiri dari kaum buruh, mahasiswa, LSM dan Ormas.
"Tiga kali kami di demo dengan tuntutan penolakan Omnibus Law," katanya.
Menurut para mahasiswa, UU Cipta kerja telah mencerminkan bergesernya semangat Pancasila menjadi sistem ekonomi kapitalistik dan terlalu Neo liberalistik. Dan ini juga cacat prosedur.
"Untuk Tanda tangan atau pernyataan Ketua DPRD Purwakarta, kami minta waktu karena saat ini beliau sedang sakit, dan lagi berobat ke Bandung ” jelas Asep.
Muhamad Aripin, koordinator lapangan Aliansi mahasiswa dari kampus Universitas Singaperbangsa mengatakan, Audensi ini meminta kepada wakil rakyat di kabupaten Purwakarta memberikan sebuah sikap untuk di sampaikan ke pusat dengan surat pernyataan tertulis penolakan UU Cipta.
"Penolakan Omnibus Law ini terjadi dibeberapa wilayah di seluruh Indonesia. Berarti ada yang tidak beres. Dewan seharusnya berpihak dan bersama rakyat," tandasnya.
Laporan : (Saepul)
