Lampung Utara. NET9. Com, -
POLEMIK bantuan KEMENTERIAN PERTANIAN yang sangat PANTASTIS mencapai ribuan hektar berkisar kurang lebih 2050/hektar. menelan biaya berkisar Rp.14.000.000. ( Empat Belas Juta Rupiah ) Dalam PERHEKTAR melalui sekema (CPCL) CALON PETANI CALON LAHAN . Admistrasinya dipantau oleh DISBUNAK Lampung Utara Diduga justru tidak tepat pada sasaran.
Mengapa LOCUS. peruntukan yang Notabene harusnya masuk wilayah KABUPATEN LAMPUNG UTARA malah justru diduga dapat dibilang salah kamar, mengapa sebagai mana yang tertanam didalam kawasan hutan REGISTER 46 KABUPATEN WAY KANAN Kecamatan Karya Tiga dan KONSESI Milik PT. INHUTANI V REGIONAL LAMPUNG
Dalam wilayah tersebut PT. INHUTANI V Ada perjanjian KSO terhadap PT. PML melalui PKS. perjanjian kerjasama pengolahan hasil hutan industri.
Sebagai mana dalam perjanjian tersebut antara kedua belah pihak sepakat tetap menjaga Koprasi - Koprasi Binaan yang telah ada ADINDUM yang dilakukan oleh pihak INHUTANI V REGIONAL LAMPUNG.
Dan banyaknya bantuan tebu CALON PETANI CALON LAHAN (CPCL) milik perorangan diluar dari ADINDUM INHUTANI V dengan KOPERASI - KOPERASI BINAAN.
Maka yang menjadi sebuah pertanyaan besar kenapa bisa wilayah yang bukan masuk dalam NOTA KESEPAHAMAN bisa ditanami tebu oleh para pihak (PERAMBAH) yang tidak mempunyai izin pihak INHUTANI V REGIONAL LAMPUNG.
Apa lagi pengawasannya melibatkan DISBUNAK LAMPUNG UTARA dan KOPERASI juga Pihak PT. SINERGI GULA NUSANTARA BUNGA MAYANG.
Dan juga polemik Diduga pungli yang dilakukan oleh pihak KOPERASI dan KOPTAN pada penerima bantuan dan juga dugaan pengurang benih tebu sertifikat oleh pihak VENDOR membuat petani mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan bibit tersebut dengan cara membeli dari petani lain Dangan biaya yang lumayan besar sekitar Rp. 4.000.000. ( Empat Juta Rupiah) untuk tambahan dilahan para petani CPCL.
Salah satu petani Sukadana Ilir, Bapak Haji Yamin menyayangkan buruk nya kepengurusan oleh pihak Poktan dan koperasi juga pihak VENDOR (ALAM HIJAU SEMESTA ) yang mana atas Dugaan PUNGLI dan PENGURANGAN bibit tersebut dirinya dan parapetani lainya mengeluarkan biaya tambahan cukup besar berkisar Rp. 5.000.000. ( Lima Juta Rupiah ) Belum lagi termasuk untuk pembelian pupuk dan obat HERBISIDA (SISTEMIK)
Saat dikompirmasi DIREKTUR EKSEKUTIF KPP HAM YULIZAR R HUSIEN SH.MH
mendesak agar APH. khususnya, KORTAS TIPIDKOR MABES POLRI dan juga KEJAGUNG Untuk membuat team khusus atas dugaan Konflik permasalahan yang terjadi pada program kementrian bantuan tebu Priode Tahun Angatan 2026 yang peruntukan LAMPUNG UTARA YANG MENELAN ANGGARAN YANG SANGAT BESAR SEKITAR 28 MILYAR RUPIAH DARI APBN dan beliau juga menggiatkan setiap orang harus tunduk dengan peradilan yang sama dimuka hukum.
( FIRMAN. NET9. LAMPURA. )
