Netsembilan.com Indramayu – Peringatan peristiwa Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum penting untuk mengingat kembali perjuangan demokrasi di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan oleh Majelis Pembina Daerah BEM PTNU, Yayan Arfiansah, saat menghadiri kegiatan peringatan Kudatuli yang diselenggarakan oleh DPC PDI Perjuangan minggu 26 Juli 2026.
Menurut Yayan, peristiwa Kudatuli merupakan simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dan otoritarianisme di masa lalu. Ia menilai pentingnya menjaga kewaspadaan bersama di tengah dinamika politik saat ini agar potensi kembalinya gaya kepemimpinan otoriter dan militerisme dapat diantisipasi.
"Kudatuli ini adalah sumbu awal untuk mengumpulkan gerakan kolektif, baik rakyat maupun mahasiswa. Kita tidak boleh melihat peristiwa ini sebatas kepentingan partai politik semata, tetapi sebagai simbol perlawanan dan tempat berkumpulnya aktivis pro-demokrasi," ujar Yayan.
Dorong Pengawasan Birokrasi di Daerah Selain menyoroti aspek sejarah dan nilai demokrasi nasional, Yayan juga menyampaikan pesannya secara khusus untuk Ketua DPC PDI Perjuangan beserta jajarannya di Indramayu. Ia mengapresiasi undangan yang diberikan dan mendorong PDI Perjuangan untuk terus mengawal kebijakan publik di tingkat daerah.
Yayan menilai perlunya gerakan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap birokrasi di Indramayu agar lebih peduli pada kebutuhan masyarakat kecil. Beberapa isu penting yang menjadi sorotan di antaranya adalah pelayanan kesehatan seperti BPJS hingga pengawasan pembahasan APBD.
"Kami menitipkan amanat ini untuk mengawal demokrasi dan kepentingan rakyat kecil di Indramayu. PDI Perjuangan sebagai wakil rakyat memiliki peran penting untuk memastikan aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi," pungkasnya.
(Ari)
