Netsembilan.com Indramayu– Ratusan nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura (GNP) menggelar aksi unjuk rasa damai di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Kabupaten Indramayu, Senin (4/5). Aksi ini dipicu oleh lonjakan harga solar industri dan sulitnya pasokan BBM non-subsidi yang kini mengancam keberlangsungan sektor perikanan tangkap di wilayah Jawa Barat Indramayu 4 Mei 2026
Dalam aksinya, para nelayan membawa berbagai poster tuntutan dan berkumpul di area pelabuhan. Mereka menyuarakan keluhan terkait biaya operasional yang kian tak terkendali, yang mengakibatkan banyak kapal perikanan, terutama di atas 30 Gross Ton (GT), terpaksa berhenti beroperasi dan hanya bersandar di dermaga.
Ketua Umum Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, menegaskan bahwa ketersediaan dan keterjangkauan BBM adalah urat nadi perekonomian masyarakat pesisir.
“Kami butuh solar agar ekonomi tetap berjalan. Tanpa BBM, nelayan tidak bisa melaut, dan ini berdampak langsung pada pendapatan serta keberlangsungan usaha perikanan tangkap. Kami meminta solusi nyata dari pemerintah,” ujar Kajidin di tengah massa aksi.
Tuntutan Utama Gerakan Nelayan Pantura Harga Khusus BBM Non-Subsidi: Meminta pemerintah menetapkan kebijakan harga solar industri yang dikhususkan bagi nelayan kapal di atas 30 GT.
Kelancaran Distribusi: Menuntut jaminan stabilitas pasokan BBM di pelabuhan-pelabuhan perikanan guna menghindari kelangkaan.
Stabilitas Harga Ikan: Mendesak pemerintah pusat untuk berperan aktif menjaga stabilitas harga ikan nasional agar sebanding dengan biaya operasional yang tinggi.
Revisi Regulasi Zonasi: Meminta peninjauan kembali aturan zonasi pelabuhan pangkalan yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan nelayan di lapangan.
Kondisi ini jika dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan akan memicu efek domino, mulai dari meningkatnya angka pengangguran di wilayah pesisir, penumpukan kapal di pelabuhan, hingga menurunnya minat investasi di sektor kelautan.
Langkah Diplomasi ke Pemerintah Daerah Selain menggelar orasi, perwakilan GNP juga melakukan langkah formal dengan menyerahkan surat permohonan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia.
Surat tersebut diserahkan langsung kepada Asisten Daerah (Asda) II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Indramayu, Asep Abdul Mukti, di Pendopo Indramayu.
Melalui surat tembusan kepada Bupati Indramayu, nelayan berharap pemerintah daerah dapat menjadi jembatan untuk mendesak pemerintah pusat agar segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi krisis energi bagi nelayan.
Aksi yang berlangsung tertib ini menjadi simbol desakan kuat dari masyarakat pesisir Pantura agar sektor perikanan tidak dianaktirikan di tengah tekanan ekonomi global yang berdampak pada harga energi domestik. (Ari)
