Netsembilan.com Indramayu – Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat menggelar pertemuan besar yang melibatkan para penggarap lahan dari 7 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Indramayu Kamis 14 Mei 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Desa Cangkring, Kecamatan Cantigi ini bertujuan untuk melakukan assessment, edukasi, dan riset mendalam terkait dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi yang menyasar lahan Perhutani dan tanah timbul di wilayah tersebut.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut nyata dari kesepakatan yang sebelumnya dijalin di Bandung pada 6 Mei 2026. Dalam konsolidasi ini, WALHI Jawa Barat turun langsung ke lapangan untuk memastikan data masyarakat dan luas lahan yang terdampak akurat, sekaligus memberikan edukasi mengenai hak-hak masyarakat pesisir di mata hukum dan lingkungan.
H. Darsam, Ketua KOMPI Indramayu, menegaskan bahwa agenda ini adalah titik krusial bagi masa depan warga penggarap.
"Hari ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah penentu langkah perjuangan kita selanjutnya. Kami memastikan tidak ada satu pun warga terdampak yang ditinggalkan. Semuanya harus bersatu untuk menyuarakan dampak nyata dari PSN Revitalisasi ini terhadap ruang hidup kami," tegasnya.
Selain melakukan pendataan (assessment), agenda utama lainnya adalah Penguatan Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk membangun kesolidan warga di tengah ancaman hilangnya akses terhadap lahan garapan.
"Sebagai simbol eksistensi dan perlawanan yang damai, bendera WALHI, KOMPI, dan SIKLUS kini telah dikibarkan di lokasi-lokasi lahan yang terdampak proyek tersebut," tambahnya.
Sekretaris KOMPI, Fahmi Labib, SE., menambahkan bahwa kehadiran WALHI Jabar diharapkan mampu menjembatani riset ilmiah dan fakta lapangan agar perjuangan warga memiliki basis data yang kuat.
"Kami melakukan riset dan edukasi agar masyarakat paham betul apa yang mereka hadapi. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan kesejahteraan petani penggarap dan kelestarian ekosistem pesisir," ungkap Fahmi Labib. Sekertaris KOMPI.
"Pertemuan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang akan dibawa ke tingkat nasional guna meninjau kembali kebijakan revitalisasi yang dinilai berpotensi meminggirkan hak-hak masyarakat lokal di Indramayu." Ucapnya.
Sekretariat KOMPI Indramayu
Desa Cangkring, Kec. Cantigi, Kab. Indramayu. (ARI)
