Netsembilan.com Indramayu – Gelombang penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan tambak udang di wilayah pesisir Pantura Indramayu terus memanas. Koalisi masyarakat yang tergabung dalam Komite Organisasi Masyarakat Sipil untuk Perubahan Indramayu (KOMPI), bersama WALHI Jawa Barat dan Siklus, menegaskan akan membawa massa dalam jumlah besar ke Jakarta jika proyek tersebut dipaksakan berjalan, Kecamatan Cantigi Desa Cemara Kamis 14/5/2026.
Koordinator Umum (Kordum) KOMPI, Hatta, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini gencar melakukan konsolidasi dan edukasi kepada warga yang terdampak rencana revitalisasi tambak tersebut. Menurutnya, ada ketidakadilan yang sistematis dalam upaya pengalihan lahan produktif milik rakyat menjadi proyek pemerintah.
Manipulasi Status Lahan
Hatta mengecam adanya klaim sepihak yang menyebutkan bahwa lahan di kawasan tersebut adalah lahan tidak produktif. Ia menegaskan bahwa fakta di lapangan menunjukkan hal yang sangat kontras.
"Mengeklaim lahan di sini tidak produktif adalah pembohongan publik yang nyata. Faktanya, di lahan tersebut terdapat sawah yang subur, tambak udang mandiri, produksi garam, hingga pemukiman warga yang sudah menetap lama," tegas Hatta.
Menuntut Keadilan Seperti Kasus Karawang Kemarahan warga dipicu oleh perbandingan dengan kasus serupa di Karawang. Hatta menjelaskan bahwa masyarakat pesisir di Karawang telah berhasil memperjuangkan hak milik atas tanah yang sebelumnya diklaim oleh Perhutani.
Lebih lanjut, ia menyoroti adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok retribusi oleh pihak Perhutani di Indramayu selama bertahun-tahun. Ia merujuk pada kejadian di Karawang di mana pihak Perhutani disebut harus mengembalikan dana sebesar Rp300 juta karena terindikasi menyalahi aturan kas negara.
Ancaman Aksi ke Istana
Meskipun saat ini proses pematokan lahan dilaporkan terhenti berkat intervensi dari Bupati Indramayu dan dukungan DPRD Jawa Barat, KOMPI memperingatkan pemerintah pusat agar tidak tutup mata terhadap penolakan warga.
Hatta memastikan bahwa perjuangan masyarakat tidak akan berhenti pada level daerah saja. Jika pemerintah tetap bersikeras melanjutkan PSN tanpa memedulikan nasib warga, KOMPI siap memobilisasi massa menuju ibu kota.
"Kami tidak akan tinggal diam melihat hak-hak rakyat dirampas. Jika aspirasi kami terus diabaikan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan aksi besar-besaran di depan Istana Negara untuk menuntut keadilan langsung kepada Presiden," tutup Hatta. (Ari)
