Netsembilan.com Indramayu- Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) menyatakan tengah menyiapkan langkah aksi lanjutan dengan skala lebih besar menyusul belum adanya kejelasan sikap dari pemerintah daerah terkait tuntutan masyarakat pesisir. Rabu 8/4/2026.
Koordinator Umum KOMPI, Hatta, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan rapat terbatas bersama jajaran pengurus, pasca aksi simbolik penyerahan koin ganti rugi atas kerusakan fasilitas umum di alun-alun indramayu kepada Bupati Indramayu beberapa hari lalu.
Dalam keterangannya, Hatta menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya sempat menerima respons dari Bupati yang berencana mengundang KOMPI untuk berdialog. Namun, menjelang pelaksanaan pertemuan, KOMPI mengajukan permintaan agar forum tersebut turut dihadiri Ketua DPRD beserta jajaran pimpinan dan seluruh ketua komisi.
“Permintaan kami agar pertemuan dihadiri DPRD tidak dapat dipenuhi. Padahal kami ingin pembahasan dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pemangku kepentingan,” ujarnya.
Ia menambahkan, hingga larut malam pihaknya tetap menunggu kepastian pertemuan tersebut, namun tidak kunjung mendapat kejelasan.
“Kami sudah menunggu sampai pukul 22.00 WIB, tetapi tidak ada kepastian. Bahkan hingga hari ini, belum ada kejelasan lanjutan, padahal sebelumnya kami berharap ada keputusan pada hari Rabu,” lanjutnya.
Atas kondisi tersebut, KOMPI memastikan akan menggelar aksi lanjutan dengan estimasi massa yang jauh lebih besar.
“Kemungkinan dalam waktu dekat kami akan turun dengan massa lebih dari 10 ribu orang. Aksi tetap dipusatkan di Pendopo Indramayu, karena kami menuntut keberpihakan pemimpin terhadap nasib para penggarap tambak,” tegas Hatta.
Ia juga menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang sah dan akan dilakukan sesuai prosedur hukum dengan pemberitahuan kepada pihak kepolisian.
“Kami akan menyampaikan surat pemberitahuan ke Polres. Ini bukan izin, tetapi pemberitahuan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku,” katanya.
Terkait substansi tuntutan, KOMPI tetap pada sikap awal, yakni menolak program Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat, khususnya para penggarap tambak, garam dan sawah.
“Kami menolak PSN yang berpotensi menggeser masyarakat penggarap, baik tambak, garam maupun sawah, bahkan yang sudah bermukim. Jika hak kami dirampas, tentu akan kami pertahankan,” ujarnya.
Hatta juga menyinggung aspek keadilan dalam pemberian kompensasi, dengan membandingkan kasus sebelumnya yang melibatkan Pertamina.
“Penggarap yang terdampak proyek Pertamina sebelumnya bisa mendapatkan ganti untung hingga ratusan juta per hektare. Ini sama-sama BUMN, seharusnya ada perlakuan yang adil,” katanya.
Meski menyadari status lahan bukan milik pribadi, ia menegaskan bahwa para penggarap telah mengeluarkan biaya besar untuk menjadikan lahan tersebut produktif.
“Kami meminta pemerintah mempertimbangkan solusi yang adil, baik dari sisi ganti rugi maupun keberlanjutan hidup masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Pendiri KOMPI, Nono Sudarsono, menekankan pentingnya membuka ruang dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan bukan hanya menyangkut kepentingan kelompok tertentu, melainkan berpotensi berdampak luas terhadap sektor perikanan budidaya.
“Pada prinsipnya kami ini seperti anak kepada orang tua. Kami memohon kepada Bupati agar berkenan menerima keluhan dan permasalahan kami di lapangan,” ujar Nono.
Ia menjelaskan, proyek yang direncanakan berpotensi menghasilkan produksi perikanan dalam skala besar, yang justru dapat memengaruhi keseimbangan pasar dan keberlangsungan usaha pembudidaya ikan, tidak hanya di Indramayu tetapi juga di Pulau Jawa.
“Jika produksi mencapai ratusan ribu ton per tahun, dampaknya akan meluas. Sementara saat ini, lahan yang dikelola masyarakat adalah lahan aktif dan produktif,” jelasnya.
Nono berharap pemerintah daerah dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka, hangat, dan solutif dengan masyarakat, serta tidak melihat persoalan ini secara parsial.
“Kami ingin dialog yang utuh, melibatkan pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. DPRD kemarin sudah menunjukkan dukungan, tinggal bagaimana komunikasi ini dibangun dengan baik,” katanya.
"Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi di internal birokrasi sebagai salah satu kendala dalam proses komunikasi." Tutupnya. (Ari)
