CIANJUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur menyatakan keprihatinannya terhadap implementasi program Universal Health Coverage (UHC) di wilayahnya. Pasalnya, masyarakat golongan tidak mampu masih mengeluhkan sulitnya mengakses layanan kesehatan gratis meski program tersebut telah dicanangkan.
Isu utama yang terungkap bukanlah pada ketersediaan layanan, melainkan pada rendahnya pemahaman warga tentang prosedur pemanfaatan program Jaminan Kesehatan Semesta tersebut. Hal ini diduga kuat akibat sosialisasi dan edukasi dari pihak puskesmas yang tidak optimal.
"Banyak warga miskin yang tidak tahu langkah-langkah yang harus ditempuh. Ini ironis karena UHC sejatinya dirancang untuk menghilangkan hambatan biaya," ujar Irfan Aulia Budiman, anggota Komisi IV DPRD Cianjur dari Fraksi Partai Gerindra, saat ditemui di gedung DPRD setempat, Jumat (18/4/2026).
Menurut Irfan, program UHC di Cianjur seharusnya memberikan akses yang adil bagi seluruh warga terhadap layanan kesehatan berkualitas, mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Cukup dengan menunjukkan KTP/KK, Surat Keterangan Miskin (SKM), atau surat pernyataan, warga miskin berhak mendapatkan layanan. Proses aktivasinya pun dijanjikan tidak lebih dari 24 jam.
Namun realitas di lapangan jauh dari harapan. Minimnya informasi membuat warga kurang mampu kerap diputar balikkan prosedur atau bahkan enggan datang ke puskesmas karena takut ditolak.
"Sosialisasi bukan sekadar tempel poster. Puskesmas sebagai ujung tombak harus turun langsung, berkeliling, dan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dicerna. Jangan sampai program yang baik gagal hanya karena urusan penyampaian informasi," tegas legislator Gerindra tersebut.
DPRD pun mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur untuk segera mengevaluasi kinerja seluruh puskesmas, terutama dalam hal strategi komunikasi publik. Tanpa itu, klaim bahwa UHC menjangkau semua lapisan masyarakat akan tetap menjadi mimpi di tengah kebingungan warga miskin yang menjadi target utamanya.(DNY)
