NETSEMBILAN.COM | CIANJUR - Bertempat di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Cianjur (YLBHC) Jl. Siti Boededar Kaum Tengah, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Komunitas Rumah Warga Urang Cianjur (RBUC) melaksanakan Diskusi dengan titik bahasan Evaluasi Pemerintahan Bupati Cianjur dr. Wahyu Perdian dan Wakilnya Ramzi. Berbagai individu yang mumpuni dan menguasai bidangnya seperti Ketua Asosiasi RT/RW (ARWT) Ihwan Nes, Asep Tolhah ahli anggaran, Aa Fawaiq dari PC GO Ansor Kabupaten Cianjur. Sementara selaku penyeimbang, hadir Abdul Qadir Majid dari Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) dan Sekretaris Baperinda Kabupaten Cianjur, Lena Sunardja. Jumat (28/11/2025).
Ketua ARWT, Ihwan Nes menyayangkan, Bupati Cianjur tidak mampu menjalankan apa yang menjadi janjinya saat kampanye dulu yang akan memberikan dana Rp. 25 Juta per RT. Dinilai gagal memenuhi janji kampanye karena dalam benak semua masyarakat Cianjur, khususnya para Ketua RT, dana bantuan Rp. 25 juta tersebut mengalir setiap tahun untuk setiap RT.
"Namun ternyata sekarang cuma mampu berdalih bahwa, 25 Juta per RT itu jadi sekali dalam 5 tahun pemerintahan Wahyu - Ramzi," ujarnya.
Ditegaskannya, bahkan dalam teknis pelaksanaannya, dana Rp. 25 Juta per RT tersebut tidak dikelola oleh RT sebagai penerima manfaat. Tapi malah diberikan kepada pemborong bangunanbyabg sudah tentu volume dan kualitasnya akan banyak berkurang.
"Pemborong itu nyari laba dari apa yang di bangkunya. Sementara kalau pembangunannya oleh RT setempat kemungkinan besar kualitas dan volumenya akan bertambah," ucap Ihwan Nes dengan kesal.
Pemerhati anggaran daerah, Asep Tolhah menjelaskan, ada ketimpangan dalam pengelolaan anggaran. Janji kampanye tidak mampu diselaraskan dengan RPJMD. Terutama menyangkut tiga issue utama yaitu, dana RT Rp. 25 juta, bantuan Lembaga atau pesantren Rp. 300 juta dan dana insentif untuk guru ngaji.
"Untuk hal ini, perlu kiranya sebuah terobosan dari Bupati Cianjur untuk menyelaraskan ya di kemudian hari," ucap pria yang akrab di sapa Kang Asto ini berharap.
Selaku bagian dari pemerintahan Wahyu - Ramzi, Abdul Qadir Majid dari TPPD memaparkan, Pemerintah Kabupaten Cianjur menggulirkan 10 program unggulan diantara Jalan Leucir, Cai Cur Cor, peningkatan kesejahteraan perangkat desa Guru dan dosen, Wifi Gratis untuk sekolah dan Warga Rembug Desa (Waragad) dimana program dana Rp. 25 juta per RT, Bantuan Lembaga/pesantren serta insentif guru ngaji ada di dalamnya.
"Dana Rp. 25 juta per RT dalam satu periode pemerintahan atau 5 tahun sekali bertujuan untuk terciptanya pemerataan," tutur Abdul Qadir Majid berkilah.
Sementara Sekretaris Baperinda, Lena Sunardja menjelaskan, pihak jauh-jauh hari, bahkan saat masih dalam tahapan kampanye, semua para calon Bupati dan Wakilnya sudah diberikan penjelasan menyangkut adanya efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Dan efisiensi inilah salah satu penyebab dana 25 juta per RT hanya dalam 5 Tahun sekali, karena harus dipenuhi pula sektor lain seperti UHC.
"Akibat efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat ini, Kabupaten Cianjur kehilangan ratusan Milyar," jelas dia.
Sedangkan aktivis senior LBH Cianjur, Unang Margana berharap tidak terjadi pseudo diktator dalam pemerintahan Wahyu - Ramzi. Artinya, semua tanggung jawab pemerintahan dijalankan oleh Bupati Wahyu, tapi semua keputusan strategis di kendalikan orang lain di luar pemerintahan resmi.
"Issue yang berkembang saat ini adalah pemerintahan Wahyu - Ramzi di Pendopo Kabupaten Cianjur, tapi keputusan strategis keluar dari Posko pemenangan yang berlokasi di kawasan Cikidang," Tutup Unang. (Ruslan Ependi)
