Netsembilan.com _ Indramayu- Tarkani. AZ Ketua Asosiasi Pemereintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Indramayu. kegiatan ini menyambut positif kegiatan Seminar Hari Anti Korupsi Sedunia yang di gagas oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Indramayu yang mengambil tema 'Selamatkan Dana Desa Dari Bahaya Korupsi' Jumat (8/12/2022).
H. Tarkani yang hadir dalam kegiatan itu, kurang sependapat dengan tema dalam seminar tersebut. Sebab menurutnya, yang namanya anti korupsi itu bukan hanya untuk
dana desa saja tapi juga untuk semua
anggaran dari pemerintah.
"Saya sambut positif seminar anti korupsi ini, cuma saja sedikit agak 'kurang respon dan kurang sependapat dengan tema dalam
seminar ini yang katanya mengenai
pengamanan masalah dana desa." kata Tarkani Usai Acara..
Padahal, desa juga perlu media untuk
mempublikasikan hal - hal yang postif tentang desa.
"Ketika kita sudah meberikan yang terbaik untuk membangun desa kita perlu media dan tanpa kerjasama dengan media kita juga nggak
bisa," ujar dia.
Tarkani mengajak kepada seluruh kuwu di Indramayu agar mau menerima kedatangan wartawan yang kedatangannya baik - baik.
"Selagi kuwu di datangi oleh wartawan yang kedatangannya baik - baik sambut dengan baik" pungkasnya.
Ketua SMsi Cabang Indramayu Ihsan mahfudz mengatakan acara seminar Anti Korupsi Se- Dunia berlangsung di ruang aula bank bjb Indramayu dan kegiatan ini di gelar dalam rangka
memeringati hari Anti Korupsi Se-Dunia dengan mendatangkan pembicara dari Kejaksaan Negri
Indramayu, Kapolres Indramayu, Infektorat, dan juga dari lapas Indramayu.
"Seminar Anti Korupsi Se-Dunia ini di peringati setiap 9 Desember dan ini harus dijadikan momentum bagi semua elemen untuk terus memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sebab, korupsi nyata-nyata merusak dan merugikan negara maupun masyarakat," tegasnya
Lanjutnya, tindak pidana korupsi yang harus diberantas seperti penyuapan, penyalahgunaan anggaran, perizinan dan Tindak Pidana Pencucian
Uang (TPPU) dan tindak pidana korupsi ini yang masih banyak ditangani Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
Korupsi dapat bersumber dari birokrasi maupun institusi politik, efek dari adanya korupsi berdampak terhadap pembangurnan.
Untuk mencapai kualitas pemerintahan yang lebih baik, dengan meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir terjadinya praktik
korupsi." Tutupnya. (Ari)
