Netsembilan.com Indramayu – Momentum perayaan Idulfitri tidak hanya menjadi ajang silaturahmi bagi para pendidik di Kabupaten Indramayu. Ratusan guru swasta yang tergabung dalam berbagai organisasi Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Indramayu memanfaatkan kegiatan Halalbihalal di Aula Bank BJB Indramayu 6/5/2026.
Ketua PGSI Kabupaten Indramayu Amin Hidayat, mengungkapkan bahwa agenda ini menjadi wadah penting bagi para guru swasta untuk berdiskusi langsung mengenai ketimpangan kebijakan yang mereka rasakan saat ini.
Fokus pada Kesejahteraan dan Status P3K Dalam keterangannya, Amin Hidayat menyoroti perbedaan mencolok dalam peluang karier antara guru swasta dan guru negeri. Salah satu poin krusial yang diperjuangkan adalah akses untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Salah satu hal yang menonjol dalam kondisi terkini adalah terkait tes P3K. Jika dulu guru swasta memiliki kesempatan untuk ikut serta, sekarang akses tersebut tertutup. Inilah salah satu hal yang sedang kita perjuangkan dan usulkan kepada pengambil kebijakan," ujar Amin Hidayat di sela-sela acara.
"Data dan Dukungan Anggota
Amin memaparkan bahwa antusiasme guru swasta di Kabupaten Indramayu sangat besar. Saat ini, tercatat sekitar 400 guru yang telah mendapatkan SK Inpassing di wilayah tersebut. Jumlah ini mencerminkan potensi besar tenaga pendidik swasta yang selama ini menjadi pilar pendidikan di Indramayu, namun masih merasa dianaktirikan oleh sistem rekrutmen aparatur negara.
Sampaikan Aspirasi ke Legislatif
Acara Halalbihalal ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat dan perwakilan legislatif, di antaranya H. Amroni. Amin Hidayat menegaskan bahwa kehadiran para pemangku kebijakan menjadi angin segar agar aspirasi mereka tidak hanya berhenti di diskusi internal.
"Melalui momen Halalbihalal ini, muncul berbagai aspirasi dari teman-teman guru swasta se-Kabupaten Indramayu yang kemudian kami sampaikan langsung kepada Pak H. Amroni agar bisa dikawal ke tingkat yang lebih tinggi," tambah Amin.
Para guru berharap pemerintah dapat meninjau ulang regulasi rekrutmen P3K agar lebih inklusif dan memberikan keadilan bagi mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun di sekolah swasta. Bagi Amin dan rekan-rekannya, perjuangan ini bukan sekadar soal status, melainkan tentang pengakuan atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan anak bangsa di Bumi Wiralodra. (Ari)
