LAMPUNG UTARA. NET9.Com, - Aris angakat bicara menyikapi persoalan yang di katakaan oleh
Juru bicara Pansus LKPJ Made Suarjaya dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Laporan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Tahun di gedung DPRD Lampung, Rabu (23/6) kemarin mengatakan Pemprov tidak peka terhadap kondisi yang tidak baik di dengan menghabiskan puluhan miliar hanya untuk anggaran makan minum.
“Pemanfaatan anggaran yang tidak produktif dan terkesan foya foya serta mendominasi belanja APBD dengan nilai yang cukup fantastis luar biasa, seperti belanja makan minum yang mencapai Rp75 miliar,” kata Juru Bicara Pansus LKPj Made Suarjaya, .
Aris melihat ada ketimpangan belanja jasa yang tidak produktif atau terbilang foya foya sebesar Rp14,3 miliar, biaya cetak Rp34 miliar, jasa publikasi Rp24 miliar, belanja surat kabar atau majalah Rp3,2 miliar, belanja tas Rp1,2 miliar, souvenir Rp2.57 miliar, belanja ATK Rp28,6 miliar belanja dokumentasi Rp1,267 miliar.
Sederhana nya APBD itu di susun berdasarkan realisasi pendapatan. Baru belanja menyesuaikan. Sudah jelas" pendapatan turun kog belanja makan minum dan ATK serta bahan bacaan malah boros, tidak di lakukan efisiensi.
Padahal semua itu sangat mungkin di lakukan mengingat rapat" di lakukan secara virtual. Dan jumlah peserta juga sanggat di batasi. Tidak boleh lebih 50% dari kapasitas. Untuk bahan bacaan saat ini semua sudah banyak melalui media online
Kira" makan apa ya sampe 75M kata aris,
Data tersebut dikutif aris dari salah satu media ungkap aris dan paparan jurubicara
“Seharusnya belanja-belanja di atas tidak perlu sebesar itu karena saat ini dalam kondisi pandemi Covid-19 sehingga banyak kegiatan bisa dilakukan secara daring tidak perlu bertemu fisik dan bisa melalui pemanfaatan teknologi baik untuk publikasi promosi dan lain-lainya,” kata salah satu aktivis mahasiswa lampung .
Ada beberapa poin
Yang menjadi kajian aris
Dia juga mengajak dan menghimbau semua elmen peduli persoalan yang sangat mungkin akan menuai Kurang kebermanfaatan nya
1. Besaran dana covid dan realisasi penggunaan nya karena berdasarkan info lampung merupakan pemprov terendah kedua dalam hal vaksinasi covid..masyarakat perlu tau berapa real dari besaran dana penganggulangan covid di lampung
2. Penurunan pendapatan yg sangat signifikan. Terutama dari bagi hasil yg semestinya kita di untung kan karena letak geografis dan fotensi SDA.
3. Besaran belanja makan minum yg tidak rasional. Perlu di pertanyakan. Mulai dari Perencanaan. Penganggaran. Pelaksanaan dan Evaluasi serta pelaporannya.
4. Realisasi dan capaian program berdasarkan 33 janji kerja yg sampai sekarang belum terasa nyata kebermanfaatnya dan belum di rakasam seluruh daerah di Prov Lampung oleh masyarakat Lampung .
5. Perlu kajian terhadap penurunan pendapatan yg sangat signifikan. Serta rendahnya realisasi vaksinasi covid di lampung
6. Lakukan kajian untuk rasionalisasi program yg lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat yang sangat mendesak bukan program2 yg bersifat serimonial.
Dengan tegas aris ungakap demikian. (Firman. NET.)
