Konstitusi Indonesia membuka peluang Pilkada dipilih oleh DPRD maupun langsung oleh rakyat. Namun beberapa partai belum menentukan sikap untuk saat ini.
NETSEMBILAN.COM | CIANJUR - Diskusi penyangkut sistem politik apakah Pilakada dipilih oleh DPRD atau langsung oleh rakyat di diskusikan di Kantor LBH Cianjur, Jalan Siti Boededar Kaum Tengah, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur dengan narasumber Asep Ridman (PKS), Muhammad Zulfahmi politisi muda Parta Golkar, Hendrik Juanda sekretaris Partai Gerindra Cianjur, Yanto Sugianto senior Partai Demokrat mantau Legislator Partai Demokrat Cianjur dan Unang Margana selaku mengamat politik. Sementara Iwan Hermawan didapuk sebagai moderator.
Muhammad Zulfahmi mengatakan, partainya sesuai dengan arahan sang Ketua Umum Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia bahwa, baik Pilkada dipilih oleh DPRD maupun langsung oleh rakyat, semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, apapun sistemnya, Partai Golkar akan tetap berkampanye secara umum seperti biasa untuk meyakinkan bahwa calon pemimpin daerah yang di usung Partai Golkar adalah pigur yang tepat untuk dipilih.
"Yang lebih utama saat ini adalah substansi dari kualitas sistem Pilakada yang dilaksanakan," ujar Zulfahmi.
Adapun politikus PKS, Asep Ridman menegaskan sikap partainya belum menentukan pilihan. Hal ini karena amanat konstitusi menyangkut Pilkada ini hanya dikatakan harus dipilih secara demokratis.
"Sangat bagus diskursus sistem Pilakada ini dilakukan sejak sekarang untuk menjadi acuan menjelang Pilkada dilaksanakan," ucap Asep.
Hendrik Juanda menjelaskan Partai Gerindra secara terbuka mengusulkan Pilkada dipilih oleh DPRD dengan alasan meminimalisir dampak mahalnya biaya politik. Selain itu, Pilkada langsung oleh rakyat banyak menimbulkan persoalan hukum yang menimpa para kepala daerah.
"Secara kualitas, Pilkada oleh DPRD juga menjamin kepatutan dan kepantasan calon pemimpin daerah yang diusung," kata Hendrik.
Sedangkan Yanto Sugianto menegaskan, sikap Partai Demokrat yang cenderung menolak Pilakada oleh DPRD karena, sistem yang di pilih langsung oleh rakyat adalah buah dari kebijakan negara dimana Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat saat ini yakni, Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden saat itu. Namun alasan utamanya adalah, mencoba sistem baru karena semangat politik saat itu menghendaki Pilkada langsung oleh rakyat.
"Yang jadi persoalannya adalah konstitusi negara ini cenderung 'banci' karena tidak menegaskan Pilkada ini dipilih oleh rakyat atau DPRD," ujar Yanto.
Sementara aktivis senior dan pengamat politik Cianjur, Unang Margana menegaskan, secara pribadi dirinya menganggap bahwa Pilkada dipilih oleh DPRD adalah yang lebih sesuai dengan Pasal 4 Pancasila. Dan lebih cocok dari segi pilosofis, yuridis maupun sosiologis untuk negara kesatuan seperti Indonesia.
"Tapi saya tidak mengatakan bahwa Pilkada langsung oleh rakyat tidak demokratis yah" tukas Unang Margana. (Ruslan Ependi).
