NETSEMBILAN.COM | CIANJUR - Gerakan Kebangkitan Tani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) Kabupaten Cianjur nyatakan dibutuhkan kebijakan negara guna revitalisasi kawasan hijau yang jadi resapan air, untuk keberlangsungan dunia pertanian dan upaya menghindari bencana alam yang disebabkan oleh pengrusakan kawasan pegunungan dan hutan.
Kabupaten Cianjur sendiri merupakan daerah agraris sebagaimana umumnya daerah lain di Indonesia. Wajar saja bila kawasan resapan air menjadi tulang punggung dari keberlangsungan dunia pertanian, baik itu jenis holtikultura maupun biji-bijian terutama padi.
"Terjaganya daerah resapan air juga sebagai benteng utama dari terhindarnya sebuah wilayah dari bahaya longsor," ujar Ketua Gerbang Tani Kabupaten Cianjur, Utep Sumirat kepada netsembilan.com. Jumat (18/12/2025).
Dikatakannya, siapapun pemimpinnya, baik itu Bupati Cianjur, Gubernur Jawa Barat maupun pemerintah pusat wajib mendudukan dunia pertanian pada porsi utama ketimbang dunia usaha lain, apalagi yang cenderung disertai melakukan kerusakan alam dalam praktik bisnisnya.
"Alam yang terjaga dan dilakukannya reforma agraria adalah tabungan manusia sekarang untuk masa depan anak cucu kita melangsungkan kehidupan," katanya.
Untuk itu, lanjut Utep, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga wajib konsisten dengan melakukan penertiban, bahkan menutup semua area yang terindikasi terjadinya praktik galian ilegal. Bahkan, yang legal pun, apabila dalam pelaksanaannya tidak melakukan reboisasi lingkungan area galian, untuk segera di proses secara hukum.
"Cianjur itu daerah rawan bencana. Jadi apabila terjadi pengrusakan hutan dang penggundulan gunung, maka masyarakat yang mayoritas petani lah yang akan menderita akibat longsor maupun banjir" sambung Utep.
Utep Sumirat juga mengingatkan, dari sekian banyaknya luas lahan produktif yang di ubah menjadi pabrik dan perumahan harus diganti dengan luas lahan produktif sebesar tiga kali lipat dari lahan asal yang terpakai.
"Selain dari amanat undang-undang, lahan pengganti ini akan menjadikan Cianjur sebagai penopang utama program swasembada pangan pemerintahan Presiden Prabowo," tutup dia. (Ruslan Ependi)
