NET9.com | Jawa Timur
Ditengah pemberlakuan perpanjangan PPKM dari pemerintah pusat, banyak menimbulkan polemik yang terjadi terutama dalam ranah pelayanan kesehatan terutama dikabupaten Pamekasan. (Pamekasan, 23 Juli 2021)
Selain itu pelayanan terhadap ibu hamil, dianggap tidak sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia.
Mabes N.G.O lintas LSM Kabupaten Pamekasan bersama ratusan masyarakat kab. Pamekasan, menyampaikan Aspirasi nya kepada lembaga eksekutif (Bupati) dan lembaga Legislatif (DPRD) Kabupaten Pamekasan dalam Rangka Evaluasi kinerja satgas covid 19 yang di anggap tidak maksimal miskipun telah menyedot anggaran 89 M yang di anggarakan lain lagi penghapusan dana TPP ASN dan Recofusing dari anggaran tiap OPD di kab pamekasan.
Namun dalam aksi tersebut, tidak ditemui oleh Bupati dan DPRD Pamekasan. Hanya ditemui oleh agus mulyadi, namun ditolak dan di Usir oleh peserta aksi dikarnakan bukan ranahnya.
Iklal selaku Sekretaris Umum Mabes N.G.O dalam orasinya menyampaikan "Innalillahi Wainna Ilaihi Rajiun, turut berduka cita atas berpulangnya hati nurani Bupati Pamekasan" tuturnya
Saat ditemui Iklal menuturkan "kalimat Innalillahi itu disampaikan, karena bupati tidak mau menemui masa aksi" jelasnya.
Beberapa yang menjadi sorotan dalam aksi ini ialah, banyaknya anggaran yang perlu dipertanyakanm anggaran fenomena kesehatan 89M. Dan Refocusing anggaran tiap OPD, serta dana TPP yang tidak jelas penggunannya.
Zaini Wer-Wer selaku Presiden Mabes N.G.O menyampaikan "Beberapa kali aksi dari mabes dan masyarakat pamekasan tidak ditemui, padahal sudah mengirimkan surat jauh-jauh hari. Kemana bupati Pamekasan kemana ketua satgas covid 19???.
"Lihatlah di Luar sana Rakyatmu dan ibu hamil banyak yang mati bergelimpangan akibat tidak dapat penangan medis yang intensif baik dari rumah sakit swasta maupun Rumah sakit daerah karna di tolak.
"cabut aja ijin rumah sakit yang menolak pasiennya sehingga banyak nyawa masyarakat yang tidak tertolong"tuntutnya
Laporan : (Mtr/Mir)
