NETSEMBILAN.COM - Setelah Menko Ekonomi beberapa waktu lalu diberi kepercayaan sebagai Ketua Komite Korona dan PEN, kini jabatan ekslusif diberikan Presiden Jokowi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani di sektor keuangan Omnibus Law.
“Otomatis tupoksinya UU ini di dalam Omnibus Law,” kata peneliti Kebijakan Publik Political and Pubic Policy Studies Jerry Massie.
Menurut Jerry Kementerian Keuangan saja amburadul utang kian membengkak terus Indonesia dalam pusaran resesi ekonomi.
Tapi anehnya menteri berjuluk “Terbalik” menurut pakar ekonomi Rizal Ramli menjadi pentolan di Omnibus Law.
Jerry pun bingung mendengar narasi ‘angin surga’ Sri Mulyani tahun 2021 economic of growth (pertumbuhan ekonomi) dipatok 5 persen.
Ini bagi peneliti kebijakan publik di Amerika ini; ‘it’s not beyond belief‘ tak masuk akal tapi barangkali masuk angin.
Sungguh ironi, ini semakin menjadi-jadi. Kekuasaan semakin ditumpuk, tapi how to solve all problems?
“Saya lihat ini hanya one man show and small talk (basa-basi) kemampuan untuk selesaikan masalah semakin nihil Angka-angka pun banyak “bluffing“, kata Jerry.
Untuk apa lagi
Omnibus Law Keuangan ujar Jerry, padahal sudah benar 10 lembaga non struktural dibubakan Jokowi, kini tambah beban lagi.
Kewenangan Sri Mulyani bisa jadi ‘Manusia Setengah Dewa.
Sejauh ini, utang terus bertambah bukan berkurang. Sampai akhir Agustus 2020 kata Jerry, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar 413,4 miliar dolar AS, terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar 203,0 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 210,4 miliar dolar AS.
“Setidaknya Pak Jokowi memilih tokoh lain biar fokus di lapangan. Apa Jokowi kekurangan orang hingga harus Sri Mulyani?” ujarnya .
