CIANJUR - Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LBH-GMBI) Kabupaten Cianjur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan menyoroti kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Kabupaten Cianjur, khususnya terkait pelaksanaan program pembangunan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Pengawasan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi penyelewengan anggaran, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Langkah ini merupakan bentuk gerakan pencegahan agar tidak terjadi penyelewengan dalam proses pembangunan yang menggunakan anggaran negara,” ujar Ketua LBH-GMBI Kabupaten Cianjur, Taufan Qudrattullah, SH, kepada media, Senin (29/12/2025).
Taufan menjelaskan, LBH-GMBI bersama divisi advokasi masyarakat akan secara aktif mengawal pelaksanaan program pembangunan, termasuk proses pengadaan barang dan jasa, agar berjalan transparan dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan setiap penggunaan anggaran dilakukan secara terbuka, serta Pemda dan DPRD Cianjur mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.
Menurutnya, kehadiran LBH-GMBI dalam mengawasi pembangunan bukan untuk menghakimi, melainkan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Pemda dan DPRD harus selalu terbuka dan transparan dalam setiap program pembangunan yang dijalankan,” tegas Taufan.
Namun demikian, ia menekankan bahwa pengawasan tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara lembaga kontrol sosial, media, dan partisipasi aktif masyarakat.
“Kami juga membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan dan membahas berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Cianjur,” tambahnya.
Taufan menegaskan, peran Pemda dan DPRD sangat krusial dalam memastikan pembangunan berjalan bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“Jangan sampai justru pemerintah daerah dan DPRD terlibat dalam penyelewengan dan korupsi. Transparansi adalah kunci,” pungkasnya.
(Red01)
