NETSEMBILAN.COM .SUKABUMI //-Pemerintah pusat terus menggenjot pembangunan infrastruktur di kawasan perdesaan, termasuk di Kabupaten Sukabumi. Melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), di Kabupaten Sukabumi terdapat 20 kecamatan yang mendapat alokasi anggaran program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Program percepatan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat desa itu sebagai upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan pengangguran. Pengerjaan pembangunan infrastruktur dititikberatkan dengan pola padat karya serta pemberdayaan masyarakat.
Dan Program PISEW pun tentulah tidak luput dari pemantauan Lembaga Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (KPK JABAR) Setda Kabupaten Sukabumi.
Dimana Lembaga ini beregerak dibidang Pencegahan Korupsi sesuai dengan PP RI NO 71 TAHUN 2000 Dan PP RI No.43 tahun 2018 tentang tatacara pemberian penghargaan dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi.
Salah satu anggota KPK Jabar Setda Kabupaten Sukabumi ,Endi Kurniawan,Memberikan penjelasan seputar Kegiatan Lembaga dalam Pengawasan Dan Sosial kontrol dalam kegiatan PISEW Tahun 2020.
Menurut Endi dirinya bersama Tim sedang Mengungkap adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Oknum dalam kegiatan PISEW ,dirinya mengakui banyak sekali indikasi penyimpangan yang dapat menimbulkan Kerugian Negara.mulai dari Pengerjaan ,pelaporan Dan ketika ditanya banyak sekali alasan- alasan yang tidak berdasar,Hal ini menguatkan dugaan adanya penyimpangan dalam Program PISEW Ini.(24/10/2020).
Endi pun menambahkan dirinya sudah melakukan Koordinasi dengan jajaran pengurus KPK JABAR Setda Kabupaten Sukabumi.
Dan selanjutnya dirinya menunggu perintah selanjutnya terkait tindak lanjut Pengawasan Pisew ini.
Laporan ;E N
