CIANJUR, (9/6) – Pemerintah Kabupaten Cianjur kembali mengukir sejarah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah selama setahun terakhir dinilai transparan, akuntabel, dan sesuai standar.
Namun, predikat tertinggi itu tidak lantas membuat semua pihak berpuas diri. Bupati Cianjur melalui jajarannya menegaskan bahwa seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta tidak hanya menjaga akuntabilitas administrasi, tetapi juga meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Peran Kolektif Seluruh SKPD
Dalam laporan yang dirilis BPK, keberhasilan meraih WTP berkali-kali tidak bisa dilepaskan dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah. Mulai dari dinas di bidang ekonomi dan pembangunan (PUTR, Perkim, Pertanian, Perdagangan) yang mengelola infrastruktur dan ketahanan pangan; bidang sosial dan kesejahteraan (Dinsos, Pendidikan, Kesehatan, PPKB) yang menyalurkan bantuan serta layanan publik; hingga badan pendukung (Bakeuda, Bappeda, Inspektorat) yang menyusun perencanaan, sistem keuangan, dan pengawasan internal.
Ketua DPC Front Bodyguard Independent (FBI) Kabupaten Cianjur, yang selama ini mengaku sebagai mitra kontrol sosial, memberikan apresiasi tinggi. Ia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan semua SKPD atas predikat yang "sangat membanggakan" bagi warga Cianjur.
"Predikat WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan modal untuk terus meningkatkan kinerja. Akuntabilitas keuangan harus beriringan dengan kualitas pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga," ujar Ketua FBI di sela-sela rilis kinerja Pemkab.
Ia berharap semua SKPD terus memperbaiki kekurangan yang ditemukan di lapangan, "agar setiap rupiah anggaran menghasilkan karya dan layanan yang berkualitas, tepat sasaran, serta tahan lama."
Evaluasi Umum: Yang Sudah Baik & Yang Perlu Ditingkatkan
Di balik capaian WTP, terdapat catatan perbaikan yang berlaku merata untuk seluruh satuan kerja. Yang sudah baik antara lain: sistem pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan yang terstandar, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang semakin meningkat, serta transparansi pengelolaan anggaran yang mulai diterapkan secara luas.
Sementara yang perlu ditingkatkan secara merata meliputi: kecepatan penyaluran program dan bantuan (agar tidak terlambat), kesesuaian hasil kerja dengan kebutuhan nyata masyarakat, koordinasi antar instansi (agar program tidak tumpang tindih dan lebih terpadu), serta pengawasan pasca-pembangunan (agar hasil pekerjaan terawat dan berfungsi maksimal).
Dengan raihan WTP ketujuh kalinya, Pemkab Cianjur dan seluruh SKPD berkomitmen untuk menjadikan opini ini sebagai pijakan menuju tata kelola yang lebih baik. Evaluasi bersama dengan Inspektorat dan aparat pengawas internal akan terus digalakkan, selaras dengan harapan masyarakat dan organisasi kepemudaan seperti FBI agar pembangunan benar-benar membawa dampak nyata.(DNY)
