Aspirasi Warga Jayagiri Menjadi Perhatian KPK Jabar Korwil Cisel
Cari Berita

Advertisement

Aspirasi Warga Jayagiri Menjadi Perhatian KPK Jabar Korwil Cisel

June 24, 2020




NET 9 | CIANJUR - Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Jawa Barat, Korwil Cianjur Selatan (Cisel) mengapresiasi, dimana masyarakat sudah mulai berani mengungkapkan pendapat (aspirasi) selama ini seolah terbungkam oleh kekuasaan sang pengusaha.

Seperti halnya, aksi unjuk rasa (Unras) sebelumnya disampaikan warga Jayagiri, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (22/6/2020) di bale aula desa setempat, satu hari kemarin.

"Selama ini menilai, terlalu mengedepankan rasa takut (hareurin ku letah istilah urang Cianjur). Kami, sangat berharap 
 hal serupa bisa lakukan pula oleh masyarakat desa lainnya," kata Ketua KPK Jabar Korwil Cianjur Selatan, Aa Jaelani, saat dihubungi, Senin (23/6/2020).

Paparnya, daripada hanya bicara di belakang. Karena itu, bukan solusi untuk menyelesaian permasalahan yang ada di sekitarnya.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara DEMOKRASI,
bebas mengeluarkan pendapat.
Hal itu juga sudah tertulis dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

"Begitu pula sangat bangga, masih kata Jaelani, kepada Pemerintah Desa (Pemdes) Jayagiri, sudah menerima warga yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasinya. 

"Terkait tuntunan utama mengharapkan keadilan serta transparansi dari kinerja aparatur desa," ujar Jaelani.

Pihaknya menyampaikan, merujuk pada tranparansi yang diharapkan warga,
hak atas Informasi itu sangat penting. Karena makin terbuka penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Pemdes) untuk diawasi publik, penyelenggaraan pemdes tersebut, makin dapat dipertanggungjawabkan. 

Jaelani memaparkan, hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevant untuk meningkatkan kualitas, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat, tidak banyak.

"Berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi publik," terangnya, setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik, yang berkaitan dengan badan publik (BP) tersebut untuk masyarakat luas. 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menggarisbawahi dengan tebal, bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik, untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terakhir, Ketua KPK Korwil Cisel menambahakan, semoga dengan kejadian tersebut, mampu mendorong pemerintah desa secara keseluruhan bisa lebih baik dan transparan demi perubahan dan kesejahteraan warganya.

(mt/ded/bur/jun)