NETSEMBILAN.COM | SUBANG- Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi didampingi oleh Plt. Asda III Tatang Supriyatna, Plt. Kepala BP4D Kabupaten Subang Ahmad Sobari dan sekretaris DPMP Enjat mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 secara Virtual melalui Video Conference Zoom Meeting di Ruang Segitiga Rumah Dinas Bupati Subang, senin (30/11/20).
Musrenbang perubahan RPJMD yaitu musyawarah untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rancangan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023.
Maksud dan tujuan Musrenbang perubahan yaitu menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Menetapkan pedoman untuk penyusunan RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota se-jawa Barat, Menetapkan pedoman untuk penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional provinsi kabupaten/kota serta Provinsi yang berbatasan.
Memasuki tahun ke dua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melakukan perubahan RPJMD.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan terjadinya Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 tidak mengubah visi dan misi Pemprov Jabar yaitu “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.
Salah satu alasan dilakukannya Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ialah terjadinya pandemi COVID-19 yang memberikan dampak sangat besar terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam skala makro maupun mikro (sektoral).
Pandemi COVID-19 memang tak hanya melanda sektor kesehatan, ia kini telah berdampak terhadap sektor sosial dan ekonomi Jawa Barat. Tak dapat dipungkiri, angka penduduk miskin dan pengangguran di Jabar bertambah. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -4,08. Pendapatan daerah mengalami penurunan, sedangkan kebutuhan penanganan dampak COVID-19 meningkat. Melihat kondisi tersebut, Pemprov Jabar pada tahun 2020 telah melakukanrefocusing dan realokasi anggaran.
Sebagai proses dalam penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pagi ini Pemprov Jabar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara virtual dari Command Center Jawa Barat.
Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
Terdapat 5 (lima) isu strategis pada Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat yaitu; 1) Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia; 2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; 3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; (4) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; serta (5) Reformasi birokrasi.
Dalam Musrenbang tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap setelah covid-19 selesai, provinsi Jawa Barat melakukan reposisi di bidang perekonomian untuk lebih maju karena Jawa barat harus menajdi provinsi yang paling dimintai di Asean untuk investasi dan Jawa Barat harus siap.
Investasi di jawa Barat saat ini menjadi daerah diminati karena Sumber daya Manusia (SDM) yang ada paling produktif dan didukung
infrastruktur yang siap.
Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang yang sebentar lagi akan segera diresmikan akan menjadi pelabuhan terbesar dan tercanggih di Indonesia yang mampu mendongkrak kemajuan Jawa Barat dan perekeonomian masyarakat.
Laporan : Jayalangit
