Iklan


 

Iklan

Wabup Subang Hadiri Rakornas Secara Vicon Bahas Soal Pengendalian Inplasi Tahun 2020

klikindonesia
23 Okt 2020, 05:30 WIB Last Updated 2020-10-22T22:30:07Z

NETSEMBILAN.COM | SUBANG- Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2020 melalui video conference dari ruangan commant center kantor Diskominfo Kabupaten Subang, Kamis(22/10/2020).
 
Turut mendampingi Kadis Komunikasi dan Informatika, perwakilan dari Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pasar (DKUPP), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Subang.

Kegiatan Rakornas tersebut bertujuan untuk mendorong kepala daerah dan jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mensinergikan kebijakan stabilitas harga dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah serta menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang akan menjadi bahan masukan untuk kebijakan pengendalian inflasi secara nasional.

Tema yang diusung dalam Rakornas tersebut "Transformasi digital UMKM pangan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga menuju Indonesia maju". 

Rakornas dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dan turut hadir secara virtual beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala BI dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyatakan Kondisi perekonomian Tahun 2020 sangat berbeda dibanding Tahun-Tahun sebelumnya.

“Kali ini kita dituntut mampu mempertahankan tingkat Inflasi agar tidak terlalu rendah. 

Inflasi harus kita jaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus pada produsen untuk tetap berproduksi”, tutur Presiden RI.

Joko Widodo juga mengatakan bahwa saat ini menjaga keseimbangan menjaga suplai sangat penting agar disaat perekonomian sudah pulih dan daya beli masyarakat sudah kembali normal tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga. 

Oleh karena itu, kebijakan pengendalian Inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga.

Presiden RI berharap kebijakan pengendalian Inflasi tidak hanya fokus pada pengendalian harga tetapi juga daya beli masyarakat harus tetap terjaga. 

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah Pusat telah menyalurkan skema program prelindungan sosial dan yang bersifat kes transfer mulai dari PKH, Bantuan Sosial tunai, BLT Dana Desa, kartu prakerja, subsidi gaji, Bantuan Sosial produktif untuk bantuan modal UMKM.

“Dengan berbagai skema bantuan sosial tersebut diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan akhirnya akan mendorong tumbuhnya suplai” tutup Joko Widodo.

Hal senada diungkapkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang menyatakan komitmen untuk menjaga ekonomi antara Pusat dengan Daerah serta mengupayakan transformasi digital untuk menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.

Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan inflasi kali ini banyak disebabkan oleh pandemi Covid-19 karena banyak para investor yang masih tidak berani melakukan investasi.

Pemulihan ekonomi bantuan Pemerintah dalam kegiatan sosial sudah disebarkan hampir total 203 triliun. 

Diperlukan pendistribusian anggaran dari Daerah segera terserap secepat mungkin, agar perputaran ekonomi di masyarakat tetap dapat berjalan.

Sementara, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga menegaskan saat krisis terjadi pada tahun 1998, sektor UMKM menjadi pahlawan ekonomi.

“Tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 kali ini pun kita diuji. Mari kita buktikan dengan berkolaborasi bersama dengan UMKM, kita mampu melewati krisis”, pungkas Teten Masduki.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyatakan di tengah-tengah situasi seperti ini kita harus dapat menjaga harga agar tidak melonjak.

“Kita harus sama-sama kompak, kita berbeda dari Negara lain, kita negara demokrasi. 

Sistem ini membuat pemerintah harus bekerja sangat keras untuk mengendalikan semuanya, kita berkolaborasi dengan daerah. 

Hal ini yang membuat Pusat dan Daerah untuk tetap menjaga konsistensi daya beli masyarakat”, ucap Tito Karnavian.

Rangkaian Rakornas diisi dengan pengumuman Nominasi sekaligus Pemenang TPID Award Tahun 2020 meliputi Provinsi terbaik, Kabupaten/Kota terbaik dan Kabupaten/Kota Berprestasi.


Laporan : Jayalangit
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Wabup Subang Hadiri Rakornas Secara Vicon Bahas Soal Pengendalian Inplasi Tahun 2020

Iklan


Terkini

Iklan